RISET: Egoisme atau Optimalisasi?

Lagi-lagi saya teringat esai yang pernah saya buat. Saya pikir, pasti akan menarik mendengar pendapat orang lain mengenai opini saya mengenai urusan ini.

So, I present you this essay :) Esai ini saya tulis sebagai syarat masuk sebagai pengurus BEM KM Undip periode 2012. Meskipun saya bukanlah anak BEM (Saya nggak pernah tertarik masuk BEM, sekarang kok masuk *lho?), tetapi karena BEM bagian masih ada bau-bau risetnya, maka okelahh :DD

***

RISET: EGOISME ATAU OPTIMALISASI?

Sebagai negara berkembang yang mendedikasikan diri sebagai negeri yang mencerdaskan bangsanya, Indonesia memiliki 121 Perguruan Tinggi Negeri belum lagi Perguruan Tinggi Swasta yang jumlahnya bisa mencapai empat kali lipatnya. Perguruan Tinggi hadir di Indonesia sejak tahun 1800an hampir seratus tahun sebelum negara ini merdeka. Lucunya, hingga usia lansia ini, Indonesia masih saja memiliki banyak masalah dengan pendidikan dan manusia-manusia hasil didikannya.

Sudah banyak mahasiswa yang menghujat kinerja DPR yang seenaknya dan meminta milyaran dana hanya untuk WC, sudah menjadi hal yang etis bahwa mahasiswa pun juga seharusnya melihat cermin diri atas kebobrokannya sendiri. Universitas Diponegoro telah berdiri hampir 55 tahun dan telah memiliki banyak prestasi dengan lintas ilmu. Sayangnya, potensi ini tidak tampak secara nyata dewasa ini. Mengapa? Bisa jadi ini karena kesalahan treatment atau bahkan kesalahan pemberdayaan potensi. Bisa jadi pula ini kesalahan Kementerian Riset.

  

Kementerian Riset salah. Jika parameter yang terukur hanya satu sisi. Jika muncul kesenjangan sosial tercipta antar fakultas. Jika iklim akademik yang awalnya ada kemudian pudar. Jika banyak mahasiswa yang merasa didzholimi karena cara mereka berprestasi yang unik. Bukankah setiap karakter memunculkan cara pandang yang berbeda?

Anak TK berprestasi jika berani maju ke depan atau bergaul dengan teman. Marketer dikatakan berprestasi ketika berhasil berkenalan dengan banyak orang dan menawarkan. Psikolog dikatakan berprestasi ketika mampu berempati dan berepokhe dengan benar. Lalu mengapa setiap fakultas yang bidangnya berbeda, wadah aktualisasinya berbeda, bahkan tipikal individunya berbeda harus disamaratakan dengan mengukur prestasinya berdasarkan proposal kegiatan mahasiswanya?

Hukum yang harus memiliki kompetensi lobi yang hebat. Ekonomi yang handal mengatur dan mengaudit keuangan. Teknik yang berinovasi. Psikologi yang menciptakan sistem-sistem manusia. Semuanya tidak bisa diukur samarata samarasa seperti sosialis. Semuanya harus dioptimalisasikan dengan caranya. Mengukur kertas dan jalan dengan alat yang berbeda bukan?

Jika ingin semua berprestasi berarti dekati dengan bagaimana seharusnya didekati. Ini berarti fokus lingkar riset bukanlah menghitung berapa banyak proposal melainkan bagaimana kualitas akademik tiap kampus. Ini berarti lingkar riset tidak menghitung banyaknya proposal PKMK di Fakultas Hukum, jangan-jangan mereka malah memperjualbelikan hukum, tetapi memantau berapa kuantitas simulasi sidang yang mereka lakukan. Inilah yang menjadikan riset berjalan secara beriringan dan dinamis. Tidak egois dan individual.

Konyol ketika memaksakan mengukur banyaknya PKMK di Hukum ataupun Akuntansi. Sama konyolnya meminta anak menjual barang yang seharusnya disedekahkan, menyuruh potensi terkubur dan memunculkan kedzoliman baru. Memaksakan berarti egois. Memaksakan berarti malas memikirkan alat yang sesuai. Memaksakan berarti menutup potensi, menyuburkan pemberontakan. Kementerian Riset memilih jalan yang mana?

[] Amalia Fauziah. 16 Januari 2012. 21:55